Perkebunan Modal Asing di Sumatera

Learning Indonesian history

Perkebunan ModalAsing di Sumatera

Pemerintah colonial Belanda sangat cerdas dalam melihat peluang menguntungkan dan potensi luar biasa tanah air Indonesia. Kebangkrutan VOC yang meninggalkan  hutang besar kepada pemerintah Kerajaan Belanda bisa dikurangi dengan Tanam Paksa yang tanpa susah payah mendapat penghasilan tambahan 1/5 dari hasil panen rakyat. 

Namun, hal itu belum cukup. Potensi alam Indonesia sebagai sumber kekayaan masih sangat luar biasa.  Masih banyak yang bisa dieksploitasi dan bila dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang terus menerus mengalir ke kas pemerintah colonial Belanda dan penduduk colonial Belanda serta rakyat kerajaan Belanda di Eropa.  Karena itu, upaya meningkatkan pendapatan dan menambah sumber penghasilan harus dilakukan pemerintah Kolonial  Belanda  tanpa harus berperang sengit dengan rakyat Indonesia. <a href=http://www.Myhistoryofleadership.blogspot.com>pindah</a>.

Kota dan Jaringan intelektual Pasca Politik Etis

Learning history for all people

Kota dan Jaringan Intelektual pasca politik etis

Potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa tidak saja diketahui oleh VOC, Daendels, Raffles, Van Den Bosch, tetapi juga oleh pemerintah colonial Belanda berikutnya.  Di keluarkannya Undang-Undang Agraria oleh Pemerintah Kolonial Belanda membuka jalan bagi upaya lebih mengeksploitasi kekayaan  alam Indonesia.

Kebijakan mengeluarkan Undang-Undang Agraria memberi payung hokum bagi pemerintah colonial Belanda dan kaum kapitalis Belanda untuk lebih banyak menarik keuntungan dari alam Indonesia.  Kebijakan tentang UU Agraria disusul oleh kebijakan mengundang investor kaya Belanda untuk berinvestasi di Indonesia dengan konsesi luas lahan yang luar biasa dan masa sewa yang juga luar biasa, 75 tahun.

Kebijakan Undang-undang Agraria dan Sistem Usaha Swasta memang merugikan Indonesia dalam jangka pendek maupun  Jangka panjang, tetapi, sangat menguntungkan bagi kaum kapitalis kaya dari Belanda, maupun bagi pemerintah colonial Belanda.  Pemerintah colonial Belandapun mendapat uang pajak tanah, uang sewa tanah perkebunan, pajak ekspor, serta kestabilan politik, melalui banyaknya kaum pribumi yang memiliki pekerjaan.

Bagi bangsa Indonesia, semua kebijakan Belanda selalu merugikan bangsa Indonesia.  Politik etis yang dirancang dengan tujuan membalas budi kepada bangsa Indonesia, tetap saja menyakitkan hati.  Karena, lembaga pendidikan Belanda hanya menerima anak-anak pribumi yang orangtuanya mengabdi kepada kepentingan pemerintah colonial Belanda. Bila orangtuanya seorang Assisten Residen, Bupati, Wedana atau camat dan jabatan setingkat maka anak-anaknya dapat menikmati pendidikan berkualitas khas Belanda, HIS, MULO,HBS, AMS dan lain-lain.  Tetapi, bila bukan pejabat maka anaknya hanya bisa sekolah disekolah Partikelir dengan sarana seadanya.