Learning Indonesian history for all people
Kelemahan pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Era
demokrasi terpimpin merupakan era berat dalam episode sejarah bangsa Indonesia,
konflik ideologis antar partai politik, konflik ekonomi, konflik sara, ditengah
rasa kebangsaan yang belum tertanam kuat, serta posisi geografis Indonesia yang strategis
membuat Indonesia menjadi medan konflik perang dingin antark kedua superpower,
yaitu Uni Sovyet dan Amerika Serikat, serta kekuatan bayangan komunis ke dua
setelah Uni Sovyet, yaitu RRC. Kondisi
ini menjadi sangat menarik bagaimana para elit Indonesia menyelesaikan masalah
kebangsaan dan kenegaraan , seperti yang terpapar dibawah ini :
1. Menguburkan semua partai politik ( “marilah , sekarang ini bersama sama
kita menguburkan semua partai !!!”, Soekarno (1956).
2. Membentuk demokrasi terpimpin
3. Membentuk cabinet gotongroyong
4. Membentuk dewan nasional pengganti parlemen fungsinya memberi nasehat
kepada cabinet
5. Mengajukan konsepsi Manipol USDEK ( UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
demokrasi terpimpin, Kepribadian Indonesia ).
6. Tidak memihak kekuatan politik yang ada
Kebijakan
ekonomi Soekarno :
1. Membangun kesejahteraan umum ( pro bono public )
2. RI meminjam uang 15 Juta Dollar ke IMF.
3. Soekarno menasionalisasi
perusahaan-perusahaan Inggris. Sebagai reaksi dukungan Inggris terhadap
kemerdekaan Malaysia.
4. Soekarno membatalkan pinjaman ke IMF.
5. Soekarno memutuskan RI untuk keluar dari kenggotaan PBB.
6. Soekarno meminta rakyat mandiri dan bangsa Indonesia menjadi bangsa mandiri Kemudian Sukarno
mengumandangkan “go to hell with your aid” sebagai kata talak untuk perceraian
dengan IMF serta Bank Dunia pada Agustus 1965
Dampak
kebijakan ekonomi Soekarno
1. Kondisi perekonomian Indonesia setelah itu dalam kondisi yang memprihatinkan, utang yang
diterima dari Soviet dan negara barat digunakan untuk kebutuhan konsumtif , pembangunan
proyek mercusuar dan membeli senjata.
2. inflasi mencapai 600%.C.
Kelemahan pemerintahan Demokrasi Terpimpin
1.
Pemerintahan terlalu sentralistik dan otoriter
2.
Lembaga tinggi Negara seperti MPR, DPR, Jaksa
Agung, Mahkamah Agung dibawah kekuasaan Presiden
3.
Ketua lembaga tinggi Negara seperti MPRS, DPRS,
Jaksa Agung, Mahkamah Agung
diangkat menjadi mentri
4.
Pengangkatan Presiden seumur hidup bertentangan
dengan UUD 1945.
https://www.youtube.com/watch?v=qFCYL9a6ODM
5. Manajerial pemerintahan buruk
https://www.youtube.com/watch?v=qFCYL9a6ODM
5. Manajerial pemerintahan buruk
6.
Pembangunan didaerah sangat kurang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar