Poenale Sanctie di Tanah Perkebunan Sumatera Timur

Learning history for all people

POENALE SANCTIE DI TANAH PERKEBUNAN SUMATERA TIMUR

Para pengusaha perkebunan Belanda di Sumatera telah merasakan keuntungan luar biasa dan pesatnya bisnis perkebunan mereka.  Karena itu, watak kapitalis kolonialis ini ingin meningkatkan laba perkebunan lebih  besar lagi, untuk melunasi hutang bank atau membayar deviden saham para investor mereka, termasuk untuk meningkatkan kemakmuran mereka sendiri.

Konsesi lahan yang sangat luas tentu membutuhkan buruk yang banyak dan kerja keras yang luar biasa.  Namun, yang bekerja keras bukan para Tuan Perkebunan, tetapi, para tenaga kerja dari China, India dan Jawa.  Tenaga mereka diperas habis, sementara gaji mereka sangat kecil.  Malas mendapat tendangan dan pukulan setelah itu harus bekerja lebih keras lagi. Hak kemerdekaan mereka dirampas. Akibatnya timbul pemberontakan di Sunggal.

Namun, kemenangan pasukan Belanda, makin membuat para Tuan Tanah Perkebunan menjadi makin berkuasa, mereka makin ganas.  Bila sebelumnya masalah tenaga kerja diadili dipengadilan Sultan, setelah menang perang, mereka mengadili sendiri para kuli yang malas, melarikan diri atau melawan perintah.

Disisi lain, konflik para kuli dengan para tuan tanah perkebunan ini dijadikan alasan oleh pemerintah Kolonial Belanda unuk mengambil alih bukan saja system hokum dan pengadilan Sultan Deli ke Pengadilan Belanda, tetapi, pemerintah colonial Belanda memaksa para kuli perkebunan dan rakyat sumatera sebagai rakyat dari Pemerintah Kolonial Belanda dan harus diadili oleh Pengadilan Belanda.

Namun, para Tuan Tanah Perkebunan, mereka masih ingin membuat pengadilan sendiri terhadap para kulinya.  Hal ini dipelopori oleh J.T. Cremer pemilik perkebunan Deli Maatschappij.  Bahkan mereka berusaha agar Undang-undang yang dibuat Gubernur Jendral lebih memperhatikan kepentingan mereka, yang berusaha melegalkan perbudakan di zaman modern.  Ketika Undang-undang yang lebih adil belum terwujud terjadi Sebuah kekejaman diperkebunan Rudolpburg, dimana seorang kuli dikat disebatang pohon selama beberapa hari tanpa diberi makan , hanya diberi siksaan, dan siksaan ini membuatnya harus mati dengan mengenaskan. Pelakunya, administrator perkebunan dan asistennya diadili dipengadilan Belanda tetapi hanya dihukum 2 tahun penjara,.

Untuk mengatasi konflik Tuan Tanah Perkebunan dengan para kulinya , pemerintah colonial Belanda membuat “ ordonantie koeli.  Yang isinya seseorang sebelum diperkejakan diperkebunan, diikat dulu oleh sebuah kontrak atau “ koeli contract “ tetapi isi dari ordonantie koeli sangat merugikan para koeli, karena, Para Tuan Tanah dibolehkan mengurangi gaji para koelinya yang sudah kecil, tidak boleh meninggalkan tempat kerjanya sebelum lapor administrator kuli. Para kuli yang melanggar kontrak diajukan kepengadilan, tetapi para Tuan Tanah Perkebunan menyiksa terlebih dahulu dan bahkan tak mau menyerahkannya kepengadilan. Para kuli yang sakit dibawa kerumah sakit tanpa pengobatan yang memadai hingga mereka mati

Namun, walau ada kontrak kerja dan ordonantie koeli, tetap saja, para Tuan Tanah Perkebunan melakukan penyiksaan secara sewenang-wenang, terutama terhadap pekerja dari Jawa, Tiongkok .  Mereka juga membolehkan pelacuran dan perjudian agar para kuli dapat bergembira  dan menikmati hidupnya.  Walau alasan sebenarnya agar mereka tetap miskin dan tergantung terus kepada para Tuan Tanah Perkebunan.  Bahkan , hukuman menjadi sangat   berat.  Untuk menutupi keburukannya, para Tuan Tanah Perkebunan menyuap Residen dan Residen menutupi kasusnya ke Gubernur Jendral dengan laporan para Majikan perlu perlindungan dari serangan para kulinya.

Upaya menutupi kekejaman berat para Tuan Tanahperkebunan  dilakukan oleh Koran Deli yang berusaha membangun opini Poenal sanctie diperlukan untuk melindungi investasi dan kekuasaan para Tuan Tanah Perkebunan atas tanah dan kekayaan alam Sumatera.

Sumber :

1.      H. Mohammad Said.  Koeli Kontrak tempo doeloe. Medan : waspada, 1977