Penataan Politik, Ekonomi dan Sosial di awal Kemerdekaan

Penataan Politik, Ekonomi dan Sosial di awal Kemerdekaan

“Kita ini selalu saja mempersoalkan kesulitan (rintangan, satu pintu yang menghalangi kita, dan tertutup). Padahal, ketika satu pintu tertutup, ada banyak pintu-pintu lain yang masih terbuka. Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh.” Alexander graham bell                                                                     

Bangsa Indonesia menyatakan sebagai Negara merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 melalui proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.  Namun, secara hokum internasional Indonesia dianggap bukan sebuah Negara merdeka.  Indonesia masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, yang posisinya di Asia Tenggara.  Karena itu, Pemerintah colonial Belanda mengirim Van Der Plass untuk menegakkan kembali penjajahan Belanda di tanah air Indonesia.  Karena itu, tujuan kedatangan tentara Belanda yang tergabung dalam NICA adalah menjajah kembali  100 % wilayah Indonesia yang dulu dikuasainya.  Dalam forum-forum internasional, pemerintah Belanda selalu menegaskan wilayah Indonesia adalah bagian dari wilayah kerajaan Belanda.  Apa yang terjadi diwilayah Indonesia dianggap sebagai masalah dalam negeri Belanda.  Posisi Belanda yang berada di pihak sekutu dalam perang Dunia ke 2, memberikan keuntungan kepada Belanda, setidaknya banyak mendapatkan bantuan dari pihak sekutu, misalnya bantuan pasukan Inggris untuk menyelundupkan tentara NICA, dan bila pasukan NICA terlibat konflik dengan pasukan BKR atau Laskar, mereka akan meminta bantuan pada pasukan Inggris.

Disisi lain, banyaknya ideology yang berkembang dan banyak partai dan organisasi massa yang sudah berdiri sejak tahun 1920an, memunculkan persaingan politik dan konflik ideology yang bisa muncul kapanpun dan akan menjadi gangguan bagi Negara yang sedang berjuang untuk merdeka dan membangun kesejahteraan bagi rakyat.  Persaingan mulai muncul ketika pembentukan KNIP dan Kabinet pertama dibentuk.

Masalah Politik di awal kemerdekaan  :

1.      Belanda belum mengakui Indonesia merdeka

2.      Belum ada pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia didunia internasional

3.      Belum memiliki Presiden dan Wakil Presiden atau pemerintahan dengan jaringan birokrasinya hingga kemasyarakat desa.

Sikap Belanda yang dating untuk menjajah kembali, belum adanya pengakuan sebagai Negara merdeka dari Negara-negara yang ada, belum adanya pemerintahan yang definitive , kemiskinan yang sangat parah yang dialami rakyat Indonesia, menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan atau elit – elit politik Indonesia.

Karena itu, lembaga satu-satunya yang dimiliki bangsa Indonesia dan mencerminkan kepemimpinan bangsa Indonesia, PPKI ( Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia ) difungsikan untuk menata kelembagaan pemerintahan Indonesia dan strategi politik yang dibangun dalam rangka menghadapi upaya penjajahan yang dilakukan Belanda.

Penataan Politik yang dilakukan pemerintah :

1.      Sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945

2.      Sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 menetapkan pengangkatan Ir Soekarno menjadi Presiden dan Mohammad Hatta menjadi wakil Presiden

3.      Sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 membentuk komite nasional

4.      Tanggal 19 agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan  pembentukan kebinet dan pembagian wilayah RI kedalam 8 propinsi

5.      Tanggal 23 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat

6.      Tanggal 3 Nopember 1945, Wapres Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah untuk dibentuknya partai partai politik

Masalah Ekonomi di awal Kemerdekaan sangat parah,  Pemerintah Pendudukan Militer Jepang berusaha menguras semua kekayaan dan asset yang ada dan dimiliki rakyat dan kekayaan alam Indonesia, bila diidentifikasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah  :

1.      Negara tidak memiliki uang

2.      Infrastruktur ekonomi hancur

3.      Blokade ekonomi oleh  angkatan  laut  Belanda

4.      Beredarnya uang Belanda, uang Jepang dan uang NICA di masyarakat tanpa ada kontrol

5.      Penduduk sangat miskin

Pemerintah Indonesia yang baru berdiri harus menghadapi dan memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi rakyat dan Negara Indonesia.  Karena itu dilakukan Penataan ekonomi dalam bentuk  :

1.      Nasionalisasi de Javasche Bank

2.      Mencetak uang RI ( ORI )

3.      Mengumumkan tidak berlakunya mata uang  Belanda, Uang Nica dan Uang Jepang

4.      Meminjam uang ke Rakyat sebesar 1 milyar dengan tempo pembayaran 10 tahun

5.      Menyelundupkan barang untuk menembus blockade ekonomi Belanda

6.      Merevitalisasi  pertanian dan perkebunan

Dengan segala cara pemerintah Belanda memasukan pasukan militernya untuk menegakan pemerintahan colonial Belanda pasca perang dunia ke 2. Pasukan NICA berusaha menduduki kantor-kantor pemerintah yang dikuasai pasukan BKR dan Laskar.  Pasukan NICA juga berusaha menguasai kawasan-kawasan industry dan perkebunan serta pusat-pusat ekonomi dan pemrintahan di berbagai daerah di Indonesia.  Kondisi inilah yang mengharuskan pemerintah Indonesia memberikan jawaban dalam bentuk strategi  militer dan diplomasi .

Strategi pemerintah Indonesia menghadapi tentara dan pemerintahan Belanda , adalah :

1.      Strategi Militer

Jendral Soedirman memerintahkan semua kekuatan Ri baik TNI maupun lascar keluar dari Kota-kota dan membangun basis pertahanan dipedesaan dan setiap malam melakukan serangan gerilya ke markas dan pos-pos militer Belanda secara teratur.  Strategi ini ditempuh karena Bangsa Indonesia kekurangan persenjataan dan untuk menguras kekuatan militer Belanda dalam jangka panjang. Perang digunakan untuk memberi tekanan psikologis kepada penguasa militer dan sipil Belanda  dan menjadi alat agar perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah mencapai tujuan.

Arsitek perang Gerilya Modern Indonesia

2.      Menguasai daerah pedesaan, perkebunan untuk mematikan ekonomi Belanda

3.      Menyelundupkan berbagai  barang ke Singapore dan Malaysia untuk dibelikan senjata dan obat-obatan

4.      Menasionalisasi de Javasche Bank untuk mematikan sumber keuangan Belanda

5.      Strategi  Diplomasi

1.a. Mengadakan Perjanjian Linggarjati

Belanda ingin kembali menjajah 100 % wilayah Indonesia karena itu diperjuangkan melalui pengerahan tentara dan berdiplomasi dan politik memecah belah bangsa Indonesia.

Sebaliknya, bangsa Indonesia ingin merdeka 100 % dengan wilayah seperti yang pernah  dijajah Belanda.

1.b.Mengadakan perjanjian Renville

Hasil perundingan Linggarjati yang dipimpin Sutan Sjahrir dianggap sebagai kegagalan karena hanya mendapatkan Sumatera, Jawa dan Madura.  Karena itu, Amir Sjarifudin memimpin delegasi Indonesia, tetapi dalam perundingan hasilnya wialayah RI hanya Jawa Tengah bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan dan DI Yogyakarta.

1.c. Mengadakan Perjanjian Roem – Royen

Perundingan ini untuk mencegah perang dan untuk mempertemukan pihak RI dengan pihak Belanda.  Pihak Indonesia diwakili Muhammad Roem dan dari Belanda diwakili Van Royen

1.d.                        Mengadakan perjanjian Konferensi Inter Indonesia

Indonesia telah dipecah Belanda menjadi 7 negara bagian, tetapi, rakyat Indonesia menginginkan NKRI sebagai satu-satunya Negara bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.  Karena itu dalam menghadapi Belanda dimeja perundingan semua elit dari 7 negara RIS harus satu suara dan meraih pengakuan kemerdekaan dari Belanda.

1.e. Mengadakan perjanjian KMB