Pemerintahan Orde Reformasi

Artikel : Pemerintahan Orde Reformasi Siklus sejarah selalu ditandai siklus roda berputar yaitu perubahan kepuncak kemajuan kemudian mengalamai masa kemunduran, demikian sejarah Indonesia, masa era demokrasi liberal yang bergerak maju keatas kemudian mengalami goncangan kemunduran diera akhir orde lama tetapi kemudian tumbuh pesat diera rezim orde baru, namun, akumulasi masalah dan ketidakcerdasan mengatasi berbagai permaslahan bangsa membuat bangsa Indonesia mengalami kemuduranlagi dalam bentuk krisis ekonomi yang parah. Penyebab Reformasi : a. Terjadinya krisis moneter b. Krisis ekonomi tahun 1998 c. Inflasi tinggi d. Mahalnya harga berbagai barang kebutuhan pokok e. Daya beli masyarakat menurun f. Kesenjangan sosial meningkat g. Banyaknya pengusaha nakal h. Meningkatnya kriminalitas i. Tidak adanya keadilan bagi rakyat j. Rakyat tidak percaya terhadap rezim Orde Baru k. Rakyat dan kaum oposan menginginkan perubahan rezim pemerintahan Tujuan Pemerintahan Orde Reformasi : 1. Mengamandemen UUD 1945 2. Memperbaiki system ekonomi dan meningkatkan kesejahtreraan rakyat 3. memperbaiki system hokum dan aparatnya, 4. memperbaiki system politik agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang benar dan bersih, 6. Membangun pemerintahan yang lebih mensejahterakan rakyat. Agenda reformasi yang diinginkan Mahasiswa : 1. Turunkan Soeharto dari kekuasaannya 2. Adili Soeharto dan kroni-kroninya 3. Amendemen UUD 1945 4. Adanya Otonomi Daerah 5. Supremasi hokum 6. Pemerintahan bebas KKN 7. Penghapusan dwi fungsi ABRI Demonstrasi yang dilakukan oleh para Mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan pemerintahan diteruskan oleh wakil Presiden BJ Habibie. Tokoh Reformasi : 1. Amin Rais 2. Yusril Ihza Mahendra 3. Abdurrahman Wahid 4. MH Ainun Nadjib 5. Megawati 6. Para Mahasiswa

Runtuhnya pemerintahan Orde baru

Artikel : runtuhnya pemerintahan orde baru Pemerintah rezim Soeharto atau pemerintahan orde baru dengan mesin politiknya partai Golkar mendominasi pemerintahan dan berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, pergantian banyak figure di pemerintahan Orde Baru dan anggaran pembangunan yang besar telah menyebabkan berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di berbagai instansi pemerintahan, sehingga menurunkan kepercayaan dan meluaskan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan orde baru. Penyebab Runtuhnya Orde Baru : 1. Pemerintahan Soeharto bersifat otoriter dan sentralistik 2. Mengenyampingkan HAM 3. Dominasi militer dalam urusan politik sangat kuat 4. Berkembangnya praktek KKN 5. Ekonomi cenderung kearah system ekonomi kapitalis 6. Kebebasan Pers dibatasi 7. Tidak mengenal system politik oposisi 8. Lemahnya leadership dibanyak instansi pemerintahan akibat praktek nepotisme 9. Tidak meratanya hasil-hasil pembangunan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial 10. Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapa pun jumlahnya. . Masyarakat bebas membuka rekening,valas di dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri. 11. Produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor. 12. Pembangunan industry dengan berbasis bahan baku impor 13. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata. 14. Utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya . 15. Sistim perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang ( Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US$ 53,5 milyar. 16. Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam jumlah relatif besar yang dilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan ke sektor investasi yang tidak menghasilkan devisa . Pemerintahan Orde baru yang cenderung membangun kediktatoran melalui asas tunggal pancasila dengan dominasi partai golkar dan tak mengenal oposisi , memunculkan kekuatan oposisi politik. Tantangan terhadap rezim orde baru dating dari akademisi, seperti Amin Rais dan Sri Bintang Pamungkas. Dari partai politik dating dari PDIP pimpinan Megawati. Suara-suara reformasi menghendaki perubahan rezim pemerintahan orde baru.

Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan Orde baru Masa kelam Orde lama atau masa demokrasi terpimpin, telah merubah cara berfikir dan cara-cara menyelesaikan masalah – masalah politik, masalah-masalah kenegaraan dan masalah-masalah bangsa. Perubahan – perubahan politik yang terjadi serta dampak ikutannya memberi gambaran kemampuan para elit Indonesia menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Karena itu, masa ini memberikan kronologis peristiwa dengan logika sejarahnya yang bila di refleksikan akan memperkaya bagaimana cara- cara keluar bangsa Indonesia dari berbagai permasalahan yang membelitnya. Transisi Orde Lama ke Pemerintahan Orde baru Terjadinya G 30 S PKI menimbulkan krisis politik , ekonomi dan sosial yang parah. Pembunuhan beberapa Jendral TNI AD telah menguatkan posisi TNI untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka yang anti PKI balik menekan dan membunuh orang-orang PKI. Harga barang-barang naik dan langka dipasar. Permusuhan dimasyarakat antar masyarakat makin menjalar kemana-mana. Kondisi ini yang mendorong KAMI dan KAPI melakukan demonstrasi dan mengajukan TRITURA ke pemerintahan SOEKARNO. Pemerintahan Soekarno lamban merespon demo ini, sehingga jumlah pendemo bertambah banyak dan mendapat dukungan rakyat bahkan tentara. Soekarno membalas dengan melakukan perombakan cabinet menjadi cabinet 100 mentri, yang didalamnya masih melibatkan orang-orang PKI, sehingga ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Soekarno makin kuat. Buntutnya berupa pencegahan para mentri yang akan rapat cabinet diistana Negara. Masalah setelah G 30 S PKI :
1. Krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno
2. Krisis politik akibat lambannya penyelesaian masalah G 30 S PKI
3. Inflasi mencapai 650% dan barang-barang langka
4. Banyaknya aksi balas dendam terhadap orang-orang PKI 5. Saling curiga didalam masyarakat Peralihan politik pasca G 30 S PKI Demo KAMI dan KAPPI mengajukan Tritura, yaitu :
1. Bubarkan PKI dan Ormas-ormasnya
2. Bersihkan Kabinet Dwikora
3. Turunkan harga-harga barang Tuntutan rakyat dijawab Soekarno dengan melakukan perombakan Kabinet dan membentuk cabinet 100 Mentri. Rakyat menilai pembentukan kebinet ini tidak menyelesaikan masalah, karena didalam cabinet itu masih ada orang-orang simpatisan PKI. Sebagai jawaban atas pembentukan cabinet 100 mentri , Mahasiswa menggalang demonstrasi besar-besaran. Massa mahasiswa didukung masyarakat luas dan mulai mendekati istana. Mereka menyatukan diri kedalam Front Pancasila. Para Mentri yang akan menghadiri siding cabinet 100 mentri dicegah massa demonstran . Muncul pasukan tanpa seragam pimpinan Brigjen Kemal Idris. Pasukan pengawal Presiden, Brigjen Sobur , melihat sebagai situasi yang tidak aman bagi keamanan Presiden Soekarno, maka diambil tindakan, memindahkan Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Pindahnya Presiden Soekarno ke Bogor dan demonstrasi yang kian meluas, membuat Brigjen Soeharto sebagai wapangab mengirimkan Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M Yusup, Brigjen Amir Mahmud ke Presiden Soekarno untuk membicarakan pemulihan keadaan. Sebagai hasil komprominya, dari Istana Bogor keluar Surat Perintah 11 maret yang meminta dan menugaskan agar Brigjen Soeharto memulihkan keadaan dan menjaga wibawa pemerintah. Keluarnya surat perintah 11 maret ini menandai awal berdirinya rezim Orde Baru. Hal tersebut menandai telah terjadinya transisi pemerintahan orde lama ke pemerintahan orde baru Manajemen Soeharto mengatasi masalah pasca G 30 S/PKI :
1. Membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya.
2. Membersihkan cabinet Dwikora dari orang-orang PKI
3. Menghancurkan kekuatan PKI diberbagai daerah
4. Melarang peredaran dan penyebarluasan ajaran komunisme .
5. Memulihkan ekonomi, kondisi politik dan kondisi sosial .
 6. Menyederhanakan jumlah partai politik menjadi 3 partai
7. Mewajibkan semua partai dan ormas berasas tunggal Pancasila
8. Menerapkan system REPELITA Kondisi ini memunculkan Soeharto sebagai figure baru dalam krisis kepemimpinan dengan tengah merosotnya figure – figure lama yang telah aktif berpolitik sejak jaman pergerakan, jaman Jepang hingga era Orde lama.
 Transisi dari Soekarno ke Soeharto :
 1. Munculnya Tritura dari Mahasiswa dan Rakyat
2. Dibentunya Kabinet 100 mentri
3. Demo mahasiswa dan rakyat menentang cabinet 100 mentri
4. Soekarno di pindahkan ke istana Bogor
5. Brigjend Basuki Rahmat, Brigjen M Yusup, Brigjend Amir Mahmud melobi Soekarno dan keluarlah Supersemar dilaksanakan Letjen Soeharto dalam bentuk Penghancuran dan penangkapan orang-orang PKI berjalan dengan baik.
 6. Untuk menjamin proses transisi kepemimpinan berjalan konstitusional MPRS mengadakan sidang istimewa tanggal 20 Februari 1967 dan mengeluarkan TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 memutuskan mengangkat Soeharto untuk menduduki jabatan Pejabat Presiden , dan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno.
  Pemerintahan Orde Baru Tujuan Orde Baru : Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Landasan Ideal Orde Baru : Pancasila Landasan konstitional Orde Baru : UUD 1945 Landasan operasional Orde Baru : TAP MPRS Sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru adalah system demokrasi Pancasila, yaitu system demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Untuk menegakkan system demokrasi Pancasila, manajemen Soeharto adalah : 1. Memasukkan kembali RI menjadi anggota PBB 2. Meminjam uang ke world bank 3. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia 4. Memfokuskan pada pembangunan ekonomi melalui program Repelita 5. Menyederhanakan jumlah partai politik 6. Mewajibkan penerapan asas tunggal Pancasila 7. Menyebarluaskan penataran P4 Untuk melaksanakan pembangunan masyarakat, Soeharto menggunakan konsep pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, melalui program Pembangunan Lima Tahun ( PELITA ) Menganalisis proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya reformasi. Selama berkuasa Soeharto menekankan pembangunan diberbagai bidang. Agar proses pembangunan berjalan lancer, maka system politik ditata melalui langkah : 1. Menyederhanakan jumlah partai politik menjadi 3 yaitu PPP, Golkar dan PDI Keterangan : a. PDI fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan MURBA b. PPP fusi dari Partai NU, Parmusi, PSII, Perti c. Golkar fusi dari Organisasi-organisasi kekaryaan 2. Mewajibkan penerapan asas tunggal Pancasila kesemua parpol dan ORMAS 3. Menyebarluaskan penataran P4 keberbagai lapisan masyarakat 4. Memfokuskan pemerintahan pada pembangunan dengan mengadakan Pelita Kebijakan ekonomi Orde Baru : 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 2. Meminjam uang dari World Bank, IMF dan ADB untuk membiayai pembangunan