Pemerintahan Demokrasi Liberal Parlementer

Artikel : Sistem demokrasi liberal : adalah system pemerintahan dengan mengijinkan berdirinya banyak partai pilitik dan Presiden beserta kabinetnya bertanggungjawab terhadap DPR. Sistem demokrasi Liberal ini merupakan penerapan dari UUDS 1950. Latar belakang : 1. Hasil KMB Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 2. Pemerintahan RIS dibubarkan diganti NKRI 3. UUD RIS diganti UUDS 1950 yang menekankan pemerintahan Demokrasi liberal 4. Keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis Pemerintahan PM Mohammad Natsir ( Partai Masyumi yang berkoalisi dengan partai PNI dan NU ) Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir : 1. Irian barat belum kembali ke NKRI 2. Kekuatan ekonomi RI lemah 3. Angkatan bersenjata RI lemah 4. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 5. Persatuan bangsa belum kuat Kabinet Natsir jatuh karena adanya tuntutan supaya DPRD – DPRD yang dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah no. 39 Tahun 1950 tentang system pemilihan anggota DPRD dibekukan dan PP no 39 Tahun 1950 tersebut dicabut. Tuntutan ini disampaikan oleh S. Hadikusumo dari PNI didukung partai PIR, Parindra dan Partai Kristen Indonesia. Didalam partai Masyumi sendiri, kebijakan politik PM Natsir tidak didukung oleh kelompok Soekiman baik karena PP, tersebut maupun mengenai perpajakan dan pengembalian Irian Barat.. Pemerintahan Soekiman Wirdjosanjojo ( Partai Masyumi ) dan Soewirjo ( PNI ). Masalah yang dihadapi Kabinet Soekiman Wirjosandjojo : 1. Irian barat belum kembali ke NKRI 2. Kekuatan ekonomi RI lemah 3. Angkatan bersenjata RI lemah 4. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 5. Persatuan bangsa belum kuat 6. Mentri dalam negeri Ishak membekukan anggota DPRD yang dibentuk zaman Natsir dan mengangkat Gubernur dari partai PNI 7. Menlu Soebardjo menandatangani Mutual Security Act 1951 dengan Duber AS di Jakarta Kabinet Soekiman jatuh karena mosi tidak percaya yang diajukan oleh Soenarjo ( PNI ) dan didukung Muhammad Natsir , pimpinan partai Masyumi. Pemerintahan Wilopo ( Partai PNI ). Masalah yang dihadapi Kabinet Wilopo : 1. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 2. Persatuan bangsa belum kuat 3. Konflik politik makin tajam baik dikalangan elit maupun dikalangan rakyat 4. Sengketa tanah perkebunan 5. Keinginan mengadakan pemilu Jatuhnya cabinet Wilopo ( 2 Juni 1953 ), karena peristiwa Tanjong Morawa yaitu sengketa tanah perkebunan milik Deli Planters Vereniging yang pemiliknya orang Belanda tetapi perkebunannya diduduki oleh penduduk pribumi, yang mengakibatkan tewasnya 4 cina dan 1 Indonesia. Mosi tidak percaya ditujukan ke Mentri dalam negeri dan mosi diajukan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia. Sidik Kertapati ingin agar pengembalian tanah perkebunan kepemilik aslinya dibatalkan. Pemerintahan Ali sastroamidjoyo Kabinet ini didukung oleh PNI, PIR, NU, PRN, Parindra, Partai buruh, PSII, Perti ( Masyumi dan PSI menjadi partai oposisi ). Masalah yang dihadapi cabinet Ali Sastroamidjojo I : 1. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 2. Persatuan bangsa belum kuat 3. Konflik politik makin tajam baik dikalangan elit maupun dikalangan rakyat 4. Potensi sumber daya alam Indonesia belum tergarap Pemerintahan Burhanudin Harahap Keberhasilan Kabinet Burhanudin Harahap : 1. Mengadakan pemilu untuk memilih anggota DPR/MPR dan anggota Konstituante 2. Berhasil melakukan swasembada beras 3. Berhasil mengadakan KAA Pemerintahan Ali Sastroamidjoyo II 1. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 2. Persatuan bangsa belum kuat 3. Konflik politik makin tajam baik dikalangan elit maupun dikalangan rakyat 4. Berkembangnya gerakan separatis 5. Ketidakpuasan daerah makin kuat terhadap pemerintah pusat 6. Kembalinya Soekarno berpolitik praktis Pemerintahan Djuanda 1. Rakyat hidup dalam kebodohan dan kemiskinan 2. Persatuan bangsa belum kuat 3. Konflik politik makin tajam baik dikalangan elit maupun dikalangan rakyat 4. Ketidakpuasan daerah makin kuat terhadap pemerintah pusat 5. Peran politik PKI kian kuat dipemerintahan 6. Posisi politik Soekarno makin kuat setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 7. Indonesia makin dekat ke Blok Komunis Pemilu 1955 diharapkan menjadi awal tatanan pemerintahan Republik Indonesia modern yang jauh dari konflik kepentingan partai dan konflik ideology antar partai dan awal dimulainya pembangunan ekonomi rakyat diberbagai sector. Tetapi, yang terjadi tidak ada partai pemenang pemilu. Perbedaan perolehan kursi DPR/MPR sangat tipis. PNI dengan Masyumi memperoleh jumlah kursi yang sama. Untuk mengatasi kebuntuan politik Presiden Soekarno mengusulkan dibentuknya cabinet kaki empat yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI. Namun, usulan ini dotolak partai Masyumi yang ideologinya sangat bertentangan dengan PKI. PKI anti agama, sementara Masyumi berbasis ideology Islam yang justru sangat mendukung nilai-nilai agama baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Pertentangan ini menjadikan kehidupan politik di Indonesia bertambah sengit. Soekarno cenderung menjadi dekat dengan PKI dan PNI serta NU, Sementara partai Masyumi menjadi dekat dengan PSI dan Murba dan para elit militer daerah. Konflik Masyumi dengan Presiden Soekrno yang didukung PNI, PKI menjadi tambah kuat ketika dalam siding-sidang Konstituante terjadi pertentangan mengenai pasal-pasal UUD yang baru. Yaitu pertentangan antara pendukung ideology Islam dengan ideology Nasakom. Sehingga, penyusunan UUD yang baru terbengkalai akibat pertentangan ideology yang parah. Dekrit 5 Juli 1959 Latar belakang : a. Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD yang baru b. Konflik yang kian tajam antara partai Islam Masyumi, PSI, Murba dengan PKI c. Memecah kebuntuan politik d. Pertentangan antara pemerintahan pusat dengan daerah e. Kegagalan konstituante menyusun UUD yang baru f. Penentangan partai Masyumi, PSI, Murba terhadap konsep Demokrasi Terpimpin g. Keinginan Soekarno untuk memerintah secara langsung ( sebagai kepala pemerintahan ) Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS