Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda

Materi Pelajaran Sejarah SMA Politik Etis Sistem usaha swasta yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda perlahan berhasil mengatasi krisis keuangan pemerintah Kolonial Belanda. Uang sewa tanah, uang pajak tanah, uang bea ekspor memungkinkan terkumpulnya dana untuk mengisi kas keuangan Belanda yang semula kosong. Dari uang yang terus mengalir, pemerintah kolonial Belanda juga dapat menyisihkan anggaran untuk pembangunan di negeri Belanda. Pelan tapi pasti negara Belanda menikmati kemakmuran dari kekayaan dan kerja keras bangsa Indonesia. Bila negara Belanda dan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kemakmuran, lain halnya dengan penduduk pribumi, mereka banyak yang kehilangan tanah, mereka kehilangan kesejahteraan akibat banyaknya pembatasan pemerintah kolonial Belanda, terebutnya tanah-tanah subur oleh perusahaan-perusahaan partikelir, turut memiskinkan kaum pribumi. Cerita manis penduduk kolonial dan cerita pahit penduduk pribumi akhirnya sampai ke negeri Belanda melalui novel multatuli yang berisi ketidakadilan residen Lebak dan kemiskinan rakyat Lebak. Kondisi inilah yang membuat Theodore Van Deventer mengusulkan politik balas budi atau politik etis, yaitu pemerintah Belanda harus membangun kesejahteraan penduduk pribumi yang selama ini telah bekerja keras untuk kemakmuran penduduk, pemerintah kolonial Belanda termasuk memakmurkan negeri Belanda. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan, membangun irigasi, dan mentransmigrasikan penduduk didaerah yang padat kedaerah Indonesia lain yang kekurangan penduduk. Usulan politik Balas budi/politik etis didukung parlemen Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hanya, pemerintah kolonial Belanda memiliki kepentingan yang membuat penerapannya berbeda dengan versi dinegeri Belanda, misalnya orang Indonesia diberi pendidikan melalui sekolah HIS, MULO, AMS serta HBS, tetapi dibatasi hanya untuk anak camat, wedana, bupati, assisten residen, bukan untuk semua rakyat Indonesia. Pembangunan irigasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi arah irigasi diprioritaskan ke perkebunan-perkebunan perusahaan- perusahan swasta dan pemerintah kolonial Belanda. Bukan kearah sawah-sawah pribumi. Program transmigrasi dilaksanakan tetapi para transmigran tidak dikirim untuk membuka daerah baru, tetapi sesampai ditempat tujuan mereka dijadikan kuli kontrak dan digaji sangat kecil, tetapi kerja penuh seharian. Kalau mereka melarikan diri mereka akan mendapatkan penyiksaan keras . Reaksi terhadap politik etis Kalau dilihat dari cita-citanya politik etis terlihat bagus, tetapi penerapannya hanya menguntungkan orang Belanda dan melestarikan penjajahan Belanda atas kaum pribumi Indonesia, karena itu para ulama di Jawa dan Sumatera mendirikan pesantren untuk membendung kultur kebarat-baratan, membangun ideologi islam yang kuat dan membentengi ummat dari upaya Kristenisasi dan westernisasi melalui sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda maupun para missionaris. KH Ahmad Dahlan, mendirikan sekolah Muhammadiyah , dengan model pendidikan seperti sekolah-sekolah Belanda yang mengajarkan ilmu -ilmu umum, tetapi diberi tambahan ilmu-ilmu keislaman dan ke Muhammadiyahan. Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman siswa pendidikan model pesantren tetapi pembelajaran sistem kelas dan mengajarkan ilmu umum dan ilmu kebudayaan Jawa .

Sistem Usaha Swasta Pemerintah Kolonial Belanda

Materi Pelajaran Sejarah SMA
Sistem Usaha swasta

Politik ekonomi tanam paksa yang diterapkan Van Den Bosch memberi keuntungan luar biasa kepada Belanda, karena tanpa susah payah Belanda mendapatkan penghasilan sebesar 20 % dari setiap panen para petani dan rakyat umumnya. 

Namun, berbagai sumber pemasukan bagi kas pemerintah Kolonial Belanda dirasa masih belum cukup untuk memuaskan para pejabat kolonial Belnada maupun kebutuhan negeri Belanda. Apalagi ketika mereka ( Belanda ) melihat masih banyak potensi keuangan yang belum digali dan dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan terbaru dari tanah Indonesia, yaitu bentangan tanah luas berupa hamparan hutan . 

Perubahan cara berfikir dari politik ekonomi monopoli dan pajak tanah berubah menjadi sistem ekonomi liberal tidak lepas dari makin eksisnya kelas menengah liberal dinegeri Belanda, dimana mereka menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menjadi kekuatan politik baru yang menekan kaum konservatif Belanda. 

 Dibukanya terusan suez dimesir membuat jarak tempuh ke Indonesia menjadi makin dekat sehingga sangat menguntungkan kalau dari tanah Indonesia bisa diangkut berbagai komoditas yang menguntungkan negeri Belanda. 

 Dalam rangka menggali kekayaan alam Indonesia ini, pemerintah kolonial Belanda membuat Undang-undang agraria yang membagi tanah Indonesia menjadi tanah rakyat dan tanah negara. Tanah rakyat bisa deisewa sesuai kesepakatan dan harga sewa juga sesuai kesepakatan, walau dalam prakteknya banyak unsur paksaan dan ancaman. Sementara tanah negara bisa disewa selama 75 tahun.

 Unsur legalitas hukum dimiliki, langkah pemerintah kolonial belanda selanjutnya adalah mengundang para orang kaya dari negeri Belanda untuk investasi di Indonesia. Politik pintu terbuka bagi masuknya investor ini membuat Indonesia memasuki sistem ekonomi liberal. Masuknya para investor kaya dari negeri Belanda telah membuat banyak hutan dan gunung berubah menjadi perkebunan-perkebunan luas yang luasnya mencapai ribuan hektar. Perkebunan luas ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

 Dengan mendapat uang sewa tanah berarti kas keungan pemerintah kolonial Belanda bertambah, hal ini ditambah lagi dengan pajak tanah yang tahunan, barang yang diekspor dikenakan pajak lagi, sehingga, kekayaan pemerintah Kolonial Belanda terus bertambah. Sebaliknya, orang Indonesia mulai kehilangan tanah luasnya, penghasilannya mulai berkurang, kebebasannya mulai berkurang.

 Kaum pribumi berubah menjadi tenaga kuli kontrak, dengan gaji sangat pas-pasan. Sistem usaha swasta menguntungkan Belanda disatu sisi , tetapi pada sisi lain merugikanb pendudk pribumi Indonesia.