Learning Indonesian history for all people
Dalam sejarah Indonesia , Pemerintah rezim Soeharto dengan mesin politiknya partai Golkar mendominasi pemerintahan dan berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, pergantian banyak figure di pemerintahan Orde Baru dan anggaran pembangunan yang besar telah menyebabkan berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di berbagai instansi pemerintahan, sehingga menurunkan kepercayaan dan meluaskan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan orde baru.
Pemerintahan Orde baru yang cenderung membangun kediktatoran melalui asas tunggal pancasila dengan dominasi partai golkar dan tak mengenal oposisi , memunculkan kekuatan oposisi politik. Tantangan terhadap rezim orde baru dating dari akademisi, seperti Amin Rais dan Sri Bintang Pamungkas. Dari partai politik dating dari PDIP pimpinan Megawati. Suara-suara reformasi menghendaki perubahan rezim pemerintahan.
Dalam sejarah Indonesia , Pemerintah rezim Soeharto dengan mesin politiknya partai Golkar mendominasi pemerintahan dan berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, pergantian banyak figure di pemerintahan Orde Baru dan anggaran pembangunan yang besar telah menyebabkan berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di berbagai instansi pemerintahan, sehingga menurunkan kepercayaan dan meluaskan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan orde baru.
Pemerintahan Orde baru yang cenderung membangun kediktatoran melalui asas tunggal pancasila dengan dominasi partai golkar dan tak mengenal oposisi , memunculkan kekuatan oposisi politik. Tantangan terhadap rezim orde baru dating dari akademisi, seperti Amin Rais dan Sri Bintang Pamungkas. Dari partai politik dating dari PDIP pimpinan Megawati. Suara-suara reformasi menghendaki perubahan rezim pemerintahan.
Namun secara umum penyebab runtuhnya Orde Baru adalah :
- 1. Pemerintahan Soeharto bersifat otoriter dan sentralistik
- 2. Mengenyampingkan HAM
- 3. Dominasi militer dalam urusan politik sangat kuat
- 4. Berkembangnya praktek KKN
- 5. Adanya fraksi ABRI di DPR tanpa dipilih rakyat dan ini dianggap tidak demokratis
- 6. Ekonomi cenderung kearah system ekonomi kapitalis
- 7. Berkembangnya praktek ekonomi monopoli dan kartel
- 8. Kebebasan Pers dibatasi
- 9. Tidak mengenal system politik oposisi
- 10. Lemahnya leadership dibanyak instansi pemerintahan akibat praktek nepotisme
- 11. Tidak meratanya hasil-hasil pembangunan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial
- Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas
- dapat mengalihkan keluar-masuk secara bebas berapa pun jumlahnya. . Masyarakat bebas membuka rekening,valas di
- dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.
- Produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor.
- Pembangunan industry dengan berbasis bahan baku impor
1Nilai
Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi
industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan
produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor
yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang,
ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang
sangat overvalued ini sangat rentan
terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar
yang nyata.
1Utang
luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah
mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar
utang yang jatuh tempo beserta bunganya .
1Sistim
perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak
awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh
melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit
berkurang ( Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800
perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara
utang pemerintah US$ 53,5 milyar.
1Pinjaman-pinjaman
luar negeri dalam jumlah relatif besar yang dilakukan oleh sistim perbankan
sebagian disalurkan ke sektor investasi yang tidak menghasilkan devisa .